Latar Belakang Ketahanan Nasional, Falsafah dan Ideologi Negara

Latar Belakang Ketahanan Nasional, Falsafah dan Ideologi Negara
Latar Belakang Ketahanan Nasional, Falsafah dan Ideologi Negara

Kita pernah mendengar kata ketahanan nasional. Ketahanan nasional sendiri memiliki arti yaitu suatu kondisi dinamika dimana suatu bangsa berisi keuletan dan ketangguhan untuk mampu mengembangkan ketahanan, kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, hambatan dan ancaman baik yang datang dari dalam maupun dari luar.

Latar Belakang Ketahanan Nasional

Sejak kemerdekaan bangsa Indonesia diproklamasikan, bangsa Indonesia tidak luput dari gejolak ancaman baik berasal dari dalam maupun dari luar negeri yang dapat membahayakan perkembangan NKRI, seperti agresi militer Belanda, gerakan separatis (PKI, DI/TII), serta persaingan dan perebutan negara-negara besar apabila dilihat dari segi geopolitik dan geografis bangsa Indonesia. NKRI tetap mampu menjadi negara yang berdaulat, merdeka dan bersatu meskipun telah dihadapkan oleh berbagai macam ancaman. Hal ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia memiliki keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi tantangan dan ancaman (ketahanan nasional). Ketahanan Nasional bangsa Indonesia bercermin pada Pancasila sebagai landasan idiil dan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional serta wawasan nusantara sebagai landasan visional.

Mengapa bangsa lain ingin mencoba menguasai Indonesia? Hal ini dikarenakan letak geografis Indonesia yang strategis bagi perdagangan dan Sumber Daya Alam yang melimpah.
Meskipun dihadapkan berbagai  tantangan, Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap tegak berdiri sebagai negara yang merdeka, bersatu, dan berdaulat. Ini membuktikan bahwa bangsa Indonesia memiliki keuletan dan ketangguhan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam mengatasi setiap bentuk tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan dari mana pun datangnya. Maka agar bangsa Indonesia tetap eksistensi masa kini dan di masa mendatang, keuletan dan ketangguhan perlu dibina secara konsisren dan berkelanjutan.

Ketahanan nasional adalah kondisi yang harus dimiliki dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hak dan kewajiban dibidang pertahanan dan keamanan diatur dalam UUD 1945 hasil amandemen, yaitu Pasal 27 Ayat (3) dan Pasal 30 Ayat (1), (2). Pasal 27 Ayat (3) berbunyi,”Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”. Pasal 30 Ayat(1) berbunyi, “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”. Pasal 30 Ayat (2) berbunyi “Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung”.
Warga masyarakat melaksanakan amanat pasal ini dengan pengertian, pertahanan dan keamanan negara tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggung jawab bersama. Peran serta anggota masyarakat dapat dilakukan dalam menciptakan suasana aman di lingkungan masing-masing, tidak membuat kegaduhan dan keonaran yang mengganggu lingkungan. Peran serta siswa dapat dilakukan dengan menjaga ketertiban sekolah, tidak melakukan perbuatan tercela, corat-coret di tempat umum, atau kegiatan lain yang negatif. Peran serta siswa diharapkan menunjang terlaksananya kegiatan belajar mengajar dengan baik.
Ketahanan nasional adalah kondisi yang harus dimiliki dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Ketahanan nasional termasuk kedalam urutan sistem kehidupan nasional Indonesia yang terdiri dari:

1. Pancasila sebagai filsafat, ideologi bangsa, dan dasar negara.
(Landasan Idiil)
2. UUD 1945 sebagai konstitusi negara.
(Landasan Konstitusional)
3. Wawasan nusantara sebagai visi bangsa dan negara.
(Landasan Visional)
4. Ketahanan nasional sebagai konsepsi bangsa dan negara.
(Landasan Konsepsional)
5. Garis-garis besar haluan negara sebagai kebijaksanaan dasar bangsa dan negara.
(Landasan Operasional)
Bangsa Indonesia dalam penyelenggaraan pertahanan negara menganut prinsip berikut:
1.      Bangsa Indonesia berhak dan wajib membela serta memperthankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.
2.      Pembelaan negara diwujudkan dengan keikutsertaan dalam upaya pertahanan negara merupakan tanggung jawab dan kehormatan setiap warga negara.
3.      Bangsa Indonesia cinta perdamaian, tetapi lebih cinta kepada kemerdekaan dan kedaulatannya.
4.      Bangsa Indonesia menentang segala bentuk penjajahan dan menganut politik bebas aktif.
5.      Bentuk pertahanan negara bersifat semesta dalam arti melibatkan seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan.
6.      Perthanan negara disusun bedasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional, dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.

Tujuan Nasional

Tujuan nasional bangsa Indonesia tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yaitu “untuk membentuk suatu pemerintahan negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksankan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Tujuan nasional menjadi pokok pikiran ketahanan nasional karena suatu bangsa dalam proses mencapai tujuan akan selalu berhadapan dengan hambatan-hambatan baik dari dalam maupun dari luar. Tujuan ketahanan nasional yang mendasar adalah menghadapi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang terjadi dalam suatu bangsa. Semakin kuat ketahanan nasional yang dimiliki suatu bangsa maka semakin baik bangsa tersebut dalam menjamin kelangsungan hidup warganya. Oleh karena itu, dibutuhkan pembangunan ketahanan nasional melalui pendekatan dari bawah (ketahanan pribadi dan ketahanan keluarga) hingga ke atas (ketahanan daerah dan ketahanan nasional) agar dapat tercapainya kondisi yang menjamin kelangsungan hidup bangsa, negara dan warganya.

Falsafah dan Ideologi Negara

Pancasila
Pancasila

Makna falsafah dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 :

Alinea Pertama, “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusian dan peri keadilan.” Dalam alinea ini terdapat makna bahwa kemerdekaan adalah hak asasi manusia.
Alinea kedua, “dan perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampai kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”. Dalam alinea ini memiliki makna bahwa adanya masa depan yang dapat diraih atau adanya citaa-cita.
Alinea ketiga, “atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur suoaya berkehidupan yang bebas maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.” Dalam alinea ini memiliki makna bahwa bila negara ingin mencapai cita-cita maka kehidupan berbangsan dan bernegara harus mendapat ridho dari Tuhan yang menjadi dukungan spiritual.
Alinea keempat, “kemerdekaan dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indoneisa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dan berdasarkan kepada Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan Keadilan soisal bagi seluruh rakyat Indonesia.” Dalam alinea ini memiliki makna Pancasila yang diartikan sebagai ideologi negara bangsa Indonesia dan mempertegas cita-cita bangsa Indonesia dalam wadah NKRI.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*